//
you're reading...
ARTIKEL

Matinya KPID


Penulis   : S Sahala Tua Saragih – Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad

Sumber  : Pikiran Rakyat 29 Maret 2017

Untuk membaca dan mengunduh Klipping Klik Gambar lalu Zoom. (semoga bermanfaat)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mati? Mengapa? Siapa yang mematikannya? Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) melanggar Undang-undang No.32/2002 tentang Penyiaran (UUP)?

Ini benar-benar berita buruk. Di sini tak berlaku ungkapan dalam dunia jurnalisme, berita buruk adalah berita baik. Gara-gara penghapusan anggaran kini lebih dari separuh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terancam lumpuh. Sebanyak 20 KPID di antara 34 KPID sedang bergejolak. Bahkan KPID Sumatera Barat (asal Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis) dan Gorontalo sejak Januari lalu sudah mati total karena tak punya anggaran sama sekali. Fakta lain, KPID Jambi dileburkan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi. Akibatnya jelas, semua (tujuh) anggoata KPID Jambi tak bisa bergerak secara independen. Ini jelas bertentangan dengan amanat pasal 7 UUP.

Apakah mungkin pemerintah daerah yang juga membawahi KPID menjadi lembaga negara yang bersifat independen? Di negara mana ada pemerintah yang bersifat independen? Siapa pun tahu, KPI sebagai lembaga regulator dunia penyiaran yang benar-benar independen pastilah bukan perpanjangan tangan atau bawahan pemerintah pusat dan pemda provinsi.

Salah satu fungsi utama media massa elektronik (siaran) adalah mengontrol pemerintah. Apakah mungkin Pemda memberi kebebasan kepada KPID untuk mengontrol dirinya sebagai penguasa? KPI Pusat (KPIP) dan KPID justru sengaja dibentuk dalam rangka lebih memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional dan daerah. KPIP dan KPID  bertugas untuk menampung aspirasi rakyat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran. Apakah mungkin KPID melaksanakan dengan konsekuen amanat UUP ketika anggarannya dihapuskan?

Sudah, sedang, dan akan matinya semua (34) KPID terjadi gara-gara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. PP kontroversial ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk tidak lagi menganggarkan dana kepada KPID. Selama ini anggaran KPID diperoleh dari APBD Provinsi sesuai dengan amanat pasal 9 UUP.

Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif mengatakan, APBD hanya bisa diberikan secara langsung kepada unit kerja pemda seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Komunikasi dan Informatika. “KPID bukan perangkat Pemda,” katanya (Koran Tempo, 24-3-2017).

Alternatifnya, kata Arsan Latif, dana KPID bisa diambil dari APBD rekening hibah. Masalahnya, kalau hibah, artinya terserah pemdanya, apakah akan memberi atau tidak memberi. Kemdagri sudah berencana menyosialisasikan mekanisme penganggaran untuk KPID melalui mekanisme rekening hibah.

Kita tidak tahu mengapa pemerintah (Kemdagri) membuat PP yang jelas-jelas bertentangan dengan UUP. Pasal 9 ayat 6 UUP dengan tegas menyatakan, pendanaan KPI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sudah terwujud selama lebih dari sepuluh tahun. Pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan lain. Menteri Dalam Negeri tidak bisa membantah bahwa PP itu melanggar UUP yang pasti dibuat Presiden Megawati Soekarnoputri dan DPR pada akhir 2002.

 

Pengebirian

Keberadaan KPID tegas disebut dan diatur dalam UUP pasal-pasal 7, 9, 10, 11, dan 12. Pasal 7 ayat 3 berbunyi, “KPI terdiri dari KPI Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan di KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi.” Dalam pasal 7 ayat 4 UUP juga dinyatakan, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.   Pun pasal 7 ayat 2 UU Penyiaran menegaskan, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Mustahil Mendagri tidak mengetahui hukum Penyiaran yang yang mengatur KPID ini.

Dengan dihapuskannya anggaran KPID dari APBD provinsi, dengan sadar penuh Pemerintah Pusat (Kemdagri) telah mengebiri KPI. Bagaimana mungkin KPIP yang beranggotakan hanya sembilan orang mampu memantau dan mengawasi ribuan stasiun radio dan televisi lokal yang tersebar di semua provinsi (Kota dan Kabupaten)? Percayalah, dengan diberlakukannya PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, yang mati bukan hanya semua KPID. KPIP pun akan memasuki masa MPP (mati pelan-pelan). Mustahil KPIP mampu melaksanakan seluruh amanat UUP bila tak dibantu KPID di semua Provinsi. Buktinya, selama ini meskipun sudah bekerjasama dengan semua KPID, ternyata KPIP dan KPID tak mampu mengatasi semua masalah penyiaran di Tanah Air.

Betapa banyak, luas, tinggi, dan beratnya beban kerja KPIP dan KPID dapat kita simak isi pasal 8 ayat 3 UUP. Menurut pasal ini, KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri kreatif; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan diberlakukannya PP No. 18/2016 tersebut, cepat atau lambat semua komisi negara lainnya yang ada di daerah-daerah juga akan bernasib sama buruk dengan KPID.

Entah mengapa hingga kini DPR dan DPRD di semua provinsi masih membisu. Apakah mereka tak mengetahui masalah serius ini? Selama ini banyak juga lembaga swadaya masyaraakat (LSM) yang menaruh perhatian besar terhadap dunia penyiaran nasional dan daerah. Akan tetapi hingga sekarang mereka tak mempersoalkan PP No. 18/2016 tersebut. Warga masyarakat, yang suka atau tidak suka, setiap hari menjadi khalayak media elektronik    nasional dan daerah, sudah waktunya sekarang bersuara lantang, memperjuangkan eksistensi semua KPID. Seperti komisi-komisi negara lainnya, KPIP dan KPID juga diutus sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat republik ini, terutama di bidang informasi. ***

Save

Iklan

Diskusi

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ping-balik: KPI-KPID takkan Pernah Mati | TandaMata BDG - 13 April 2017

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

My ART

#saveXpalaguna

gerakan seniman & warga Bandung untuk pemanfaatan ex lahan pertokoan Palaguna menjadi RTH dan Cagar Budaya

Follow TandaMata BDG on WordPress.com

My Instagram

Terjadi error saat mengambil gambar dari Instagram. Upaya akan diulangi beberapa menit lagi.

Pengunjung Blog

  • 64,647 hit

Pengunjung Online

%d blogger menyukai ini: