//
you're reading...
ARTIKEL

“Perang” Pilgub Jabar


Penulis   : Mahi M Hikmat – Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fisip Unpas, Fisip Unikom Dewan Pakar ICMI Jawa Barat

Sumber  : Pikiran Rakyat 21 Maret 2017

Untuk membaca dan mengunduhnya Klik Gambar lalu Zooom. (semoga bermanfaat)

DEKLARASI  Partai Nasdem yang mengusung Ridwan Kamil untuk menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat menandai genderang “perang” Pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk Periode 2018-2023 mulai ditabuh. Perhelatan politik suksesi kepemimpinan Jawa Barat semakin memanas, kendati kepemimpinan Ahmad Heryawan masih lebih setahun lagi.

Kendati banyak nama digadang-gadang dan banyak parpol merancang kemenangan, tetapi baru Nasdem yang memulai deklarasi. Padahal di atas kertas Nasdem tidak bisa mencalonkan Gubernur Jabar tanpa koalisi. Undang-Undang Pilkada No 8 Tahun 2015 dengan tegas mensyaratkan, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25%  dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu wajar, jika Nasdem pun, sebagaimana beberapa kali disampaikan ketua DPW Jabar, terbuka untuk dukungan dari parpol lain terhadap Ridwan Kamil; karena Nasdem jauh dari dapat memenuhi syarat jika tanpa koalisi.

Bagi Nasdem dan Ridwan Kamil, Deklarasi Bakal Calon Gubernur Jawa Barat gambling. Oleh karena itu, Ridwan Kamil pun dalam beberapa pernyataannya, memiliki opsi lain jika pun tidak ada parpol lain yang mendukung; nyalon wali kota Bandung untuk periode kedua atau kembali jadi arsitek. Bagi Nasdem hampir tanpa risiko, bahkan memiliki harapan besar untuk menguatkan koalisi yang sudah terbangun, baik di pemerintah pusat atau dalam Pilgub DKI Jakarta bersama PDI-Perjuangan, PPP, PKB, Hanura atau Golkar.

Namun, yang dapat langsung menyelesaikan masalah Nasdem-RK untuk mendapatkan tiket lolos Cagub Jabar 2018 hanya PDI-P dan Golkar. Tetapi PDI-P lebih banyak peluang kendati tidak bersama Nasdem: memilih calon dan mencalonkan sendiri karena memiliki kursi lebih dari 20% di DPRD Jabar; PDI-P pun dikabarkan sedang memilah-milih bakal calon: TB Hasanudin (Ketua DPD PDI-P Jabar), Iwa Karniwa (Sekda Pemprov. Jabar), dan Inneu Purwadewi (Ketua DPRD Jabar), dan sejumlah nama lainnya.

Pun Golkar, walaupun memiliki kursi di DPRD Jawa Barat kurang dari 20, tapi cukup berkoalisi dengan Nasdem atau dengan PPP atau PKB, tetapi sebagai parpol besar pasti menghendaki calonnya menjadi gubernur ketimbang dari parpol lain. Apalagi sudah sejak lama, nama Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi digadang-gadang di antara figur lainnya, seperti Nurul Arifin.

Untuk menyeberang membangun koalisi baru dapat saja dilakukan kendati akan berat, misalnya bersama PKS, Demokrat atau Gerindra. Tiga Parpol tersebut “gemuk”, memiliki kursi cukup besar di DPRD Jabar. Namun, mereka pun sudah memiliki figur-figur yang mulai diperbincangkan di publik, ada Deddy Mizwar (Wagub Jabar), Netty Prasetiani (Istri Ahmad Heryawan), Dede Yusuf (Mantan Wagub Jabar), Irfan Suryanegara (Mantan Ketua DPRD Jabar). Di luar nama itu pun, mulai muncul figur-figur lainnya, seperti, Desy Ratnasari (DPR RI-PAN) Sutrisno (Bupati Majalengka-PDI-P), Uu Ruzhanul Ulum  (Bupati Tasikmalaya-PPP), Agung Suryaman (Ketua Kadin Jabar), dan tokoh pemuda lainnya.

Kursi Gubernur Jawa Barat memang seksi, wilayah luas, penduduk padat, dan berbagai sumber daya alam ada di Jawa Barat selain sebagai daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.  Terlebih setelah berlaku UU No. 23 Tahun 2014 yang disempurnakan melalui UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa substansinya mengarah pada asas “sentralisasi kekuasaan” bupati/wali kota ke gubernur. Setidaknya, UU Pemerintah Daerah yang baru memberikan penguatan terhadap aksebilitas gubernur pada bupati/wali kota jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan hak otonomi pada kabupaten/kota.

 

Peluang

Untuk mereguk singgasana Gedung Sate pun notabene agak longgar dengan habisnya kesempatan Ahmad Heryawan setelah memimpin dua periode. Oleh karena itu, siapapun, baik para politisi nasional dan lokal, para wali kota dan bupati, pengusaha maupun tokoh masyarakat dan pemuda memiliki peluang. Apalagi Pilgub Jabar masih setahun lebih, sehingga masih cukup waktu untuk berinvestasi sebelum genderang perang yang sebenarnya dibunyikan. Mereka dapat menunjukkan itikad baik dan keseriusan pada rakyat Jawa Barat.

Aksesibilitas politik sejatinya menjadi rujukan awal ketika seseorang memutuskan mencalonkan diri dan hal itu harus dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Perilaku memilih warga sangat bergantung dari upaya pemanfaatan waktu membangun aksesibilitas politik. Upaya memperkenalkan bakal calon sejak dini merupakan hal yang penting. Hal ini sinergis dengan tujuan ideal dilakukannya pemilihan langsung. Dalam jangka pendek, pemilihan pemimpin negara memiliki target terpilihnya pemimpin yang mumpuni; sesuai dengan kehendak rakyat.

Trandisi calon independen (perseorangan) memang belum terbangun kuat dalam pemilihan gubernur, termasuk Pilgub Jabar karena perlu dukungan dan modal yang besar. Kendati besaran dukungan parpol pun belum signifikan dengan keterpilihan calon. Fakta hasil Pilgub Jabar 2008 dan 2013 dapat dijadikan contoh. Pasangan Dani dan Iwan yang didukung suara Pemilu 2004 : 35,48%, Agum-Nu’man didukung  41,40% suara dapat dikalahkan oleh Ahmad Heryawan-Dede Yusuf didukung  16,77%. Dalam Pilgub Jabar 2013 pun sama, Rieke -Teten didukung 17% suara, Dede – Lex didukung 43%,  Yance-Tatang didukung P. Golkar 16%, dimenangkan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar yang didukung 23% suara.

Dalam Pilgub, parpol diuji tidak hanya piawai memperlihatkan kebesaran suara berupa peraihan kursi, tetapi harus menunjukkan kemampuan membaca kehendak rakyat. Konsep demokrasi yang ideal yang menyatakan suara parpol adalah suara rakyat akan terjawab dengan calon yang mereka sodorkan. Terlebih Parpol diberikan kebebasan untuk memilih figur calon tidak dari kader internal saja, tetapi juga di luar parpol. Parpol pun memiliki kebebasan untuk mengembangkan metode rekruitmen calon, sehingga survei pun digadang-gadang untuk membaca kehendak rakyat. Apakah survei itu obyektif dan apakah dijadikan indikator utama dalam menentukan calon ataukah “petunjuk” DPP yang lebih berkuasa, akan terbukti dalam hasil Pilgub.

Apalagi kelulusan parpol dalam membaca kehendak rakyat Jabar pada Pilgub 2018 merupakan pertanda harapan positif pada Pemilu 2019. Selama ini, Jabar selalu menjadi potret politik nasional. Kemenangan di Jabar sering bersinergi dengan kemenangan di tingkat nasional. Urutan Parpol pemenang dalam pemilu legilatif di Jawa Barat selalu bersinergi dengan urutan parpol pemenang di tingkat nasional.  Pilgub Jabar 2018 pun dapat dianalogikan sebagai pilgub rasa pileg dan pilpres kedua pasca Pilgub DKI Jakarta. ***

Save

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

My ART

#saveXpalaguna

gerakan seniman & warga Bandung untuk pemanfaatan ex lahan pertokoan Palaguna menjadi RTH dan Cagar Budaya

Follow TandaMata BDG on WordPress.com

My Instagram

Terjadi error saat mengambil gambar dari Instagram. Upaya akan diulangi beberapa menit lagi.

Pengunjung Blog

  • 62,567 hit

Pengunjung Online

%d blogger menyukai ini: